Top
Begin typing your search above and press return to search.

Sekretariat DPRD DIY dorong partisipasi publik komitken wujudkan ZI WBK

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meneguhkan komitmenya untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK).

Sekretariat DPRD DIY dorong partisipasi publik komitken wujudkan ZI WBK
X
Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

Elshinta.com - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meneguhkan komitmenya untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen tersebut bukan hanya sekadar formalitas, tetapi sebuah langkah nyata untuk menciptakan birokrasi yang transparan, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris DPRD DIY Yudi Ismono menegaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepercayaan publik. "Kami berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Integritas adalah fondasi utama dalam setiap kebijakan dan pelayanan yang kami jalankan," ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya ini, Sekretariat DPRD DIY terus melakukan pembenahan sistem administrasi, penguatan pengawasan internal, serta mendorong partisipasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dengan adanya komitmen ini, Sekretariat DPRD DIY mengajak seluruh pihak, baik pegawai internal maupun masyarakat, untuk bersama-sama mengawal upaya pembangunan zona integritas ini.

"Kolaborasi dan dukungan dari semua elemen sangat penting dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani," imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Jumat (21/2).

Melalui langkah konkret ini, Sekretaris DPRD DIY berharap dapat menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sumber : Radio Elshinta

Related Stories
Next Story
All Rights Reserved. Copyright @2019
Powered By Hocalwire